Cara Pandang Pemerintah yang Sempit
Pernyataaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal kemakmuran rakyat Indonesia yang di indikasikan dengan banyaknya rakyat Indonesia menunaikan ibadah haji pada acara Harlah ke-22 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) sangatlah dangkal dan mengecewakan. Karena, meningkatnya jumlah jama’ah haji di Indonesia tiap tahunnya bukan karena banyak modal dan mudah begitu saja naik haji, tetapi cukup bersusah payah warga muslim Indonesia mengumpulkan dananya bertahun-tahun untuk menyisihkan tabungan hingga menjual harta kekayaannya demi naik haji lantaran biayanya yang cukup besar.
Pengorbanan rakyat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji didasarkan karena keyakinan ibadah kepada Allah SWT dan bukan menjadi tolak ukur makmur atau tidaknya perekonomian mereka. Bila pemerintah mudah menjustifikasi, rakyat Indonesia lantaran jama’ah haji Indonesia naik haji sangat tidak ilmiah. Bila demikian, apakah presiden akan menilai rakyatnya yang berangkat keluar negeri menjadi tenaga kerja luar negeri juga dibilang sudah mapan. Tentunya sangat tidak memiliki korelasi dan alasan yang kuat bila kondisi tersebut menjadi pembenaran kalau rakyat Indonesia sudah makmur.
Pandangan ini juga bukan untuk membenarkan bila rakyat Indonesia selamanya masih miskin, tetapi untuk lebih bijak melihat tolak ukur kondisi masyarakat apakah sudah sejahtera atau belum dan bukan karena pandangan yang sempit.
Memang perlu diakui, tingginya animo masyarakat untuk beribadah haji ke Tanah Suci tiap tahun terus meningkat dibandingkan dengan negara tetangga. Asal tahu saja, saat ini tercatat 1,7 juta orang masuk daftar tunggu haji. Hal inilah yang diakui pemerintah Arab Saudi bila Indonesia memiliki jumlah jama’ah haji yang cukup besr tiap tahunnya.
Namun terlepas prestasi Indonesia mencatatkan jumlah hajinya yang besar, adalah bagaimana presiden berpikir cerdas dalam melihat kondisi ril rakyatnya dilapangan dan bukan sekilas data dimeja kemudian mengambil kesimpulan bila rakyat Indonesia sudah mapan dan sejahtera.
Bila pernyataan ini tetap dikukuhkan, dampaknya adalah pembohongan publik dengan terus melakukan pembenaran akan keberhasilan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tanpa ada evaluasi hasil.
Sudah saatnya, pemerintah tidak mudah mengklaim bila meningkatnya daya beli masyarakat adalah gambaran rakyat Indonesia sudah makmur.
Akan tetapi langkah kongkrit berupa kerja keras pemerintah dan keberpihakan terhadap rakyat miskin menjadi modal utama upaya memakmurkan rakyat dan memberdayakannya keluar dari kemiskinan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar