Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya
Beberapa tahun ke belakang,
kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya telah menjadi prioritas
pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya
pembangunan. Selama itu pula, dinamika kemiskinan dan penanggulangannya di
Indonesia juga turut berkembang. Sampai dengan Maret 2012, tingkat kemiskinan
telah turun menjadi 11.96 persen (29.13 juta jiwa). Sebelumnya, sampai dengan
Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 persen, dari 13,33
persen pada tahun 2010. Selanjutnya, pada periode September 2011, tingkat
kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 persen. “Diharapkan tingkat kemiskinan
nasional akan dapat diturunkan lagi pada kisaran 9,5-10,5 persen pada tahun
2013,” ungkap ibu Armida, dalam Konferensi Pers Kementerian PPN/Bappenas, pada
hari Senin, (13/8), bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung Bappenas. Hal ini,
menurut Menteri PPN/ Kepala Bappenas, mencerminkan bahwa pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan jangka pendek sudah berjalan dengan baik.
Diakui oleh Ibu Armida dalam paparannya, penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata. Jumlah terbesar dari penduduk miskin sebesar 57,8 persen berada di pulau Jawa. Lalu sebanyak 21 persen di Sumatera, 7,5 persen di Sulawesi, 6,2 persen di Nusa Tenggara, 4,2 persen di Maluku dan Papua dan angka terkecil sebesar 3,4 persen tersebar di Kalimantan. Angka kemiskinan tidak dapat turun dengan signifikan karena inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga tinggi. Kondisi global yang berimbas pada situasi nasional, mendorong kenaikan harga-harga, kenaikan bahan-bahan pokok yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran untuk bahan-bahan lainnya. Pengeluaran rumah tangga miskin untuk bahan pokok ini rentan terhadap kenaikan harga pangan. Bahkan pada tahun 2005, meski terjadi pertumbuhan, tetapi dengan poverty basket inflation tercatat sampai dengan 12,78 persen karena adanya kenaikan harga BBM, yang memicu kenaikan harga bahan pokok sehingga berdampak pada kenaikan angka kemiskian. Oleh karenanya, stabilitas harga pangan harus dijaga.Tercatat pada tahun 2006, angka kemiskinan naik dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen.
Selanjutnya, berdasarkan series status kemiskinan selama 4 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk sangat miskin semakin berkurang setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2010 jumlah penduduk sangat miskin sebesar 4,56 persen turun menjadi 4,37 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, penduduk hampir miskin bertambah sebagai akibat adanya penduduk miskin yang keluar dari garis kemiskinan, tetapi masih rentan untuk jatuh lagi ke dalam garis kemiskinan. Tercatat pada tahun 2011, jumlah penduduk hampir miskin sebesar 11,28 persen dari jumlah 9,88 persen pada tahun 2010.
Ke depan, lanjut Ibu Armida, akan terus diupayakan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas. Kebijakan tersebut di antaranya peningkatan dampak pencapaian MP3EI dengan menambah kesempatan kerja dan menurunkan angka pengangguran, dan penyiapan MP3KI dengan fokus jangka pendek rekonsolidasi program penangulanggan kemiskinan melaui RAN-PPK. Selain itu, perlu juga dilakukan pengendalikan inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin, pelaksanaan program Pro-Rakyat (Klaster 4 Program Penanggulangan Kemiskinan).
Diakui oleh Ibu Armida dalam paparannya, penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata. Jumlah terbesar dari penduduk miskin sebesar 57,8 persen berada di pulau Jawa. Lalu sebanyak 21 persen di Sumatera, 7,5 persen di Sulawesi, 6,2 persen di Nusa Tenggara, 4,2 persen di Maluku dan Papua dan angka terkecil sebesar 3,4 persen tersebar di Kalimantan. Angka kemiskinan tidak dapat turun dengan signifikan karena inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga tinggi. Kondisi global yang berimbas pada situasi nasional, mendorong kenaikan harga-harga, kenaikan bahan-bahan pokok yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran untuk bahan-bahan lainnya. Pengeluaran rumah tangga miskin untuk bahan pokok ini rentan terhadap kenaikan harga pangan. Bahkan pada tahun 2005, meski terjadi pertumbuhan, tetapi dengan poverty basket inflation tercatat sampai dengan 12,78 persen karena adanya kenaikan harga BBM, yang memicu kenaikan harga bahan pokok sehingga berdampak pada kenaikan angka kemiskian. Oleh karenanya, stabilitas harga pangan harus dijaga.Tercatat pada tahun 2006, angka kemiskinan naik dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen.
Selanjutnya, berdasarkan series status kemiskinan selama 4 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk sangat miskin semakin berkurang setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2010 jumlah penduduk sangat miskin sebesar 4,56 persen turun menjadi 4,37 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, penduduk hampir miskin bertambah sebagai akibat adanya penduduk miskin yang keluar dari garis kemiskinan, tetapi masih rentan untuk jatuh lagi ke dalam garis kemiskinan. Tercatat pada tahun 2011, jumlah penduduk hampir miskin sebesar 11,28 persen dari jumlah 9,88 persen pada tahun 2010.
Ke depan, lanjut Ibu Armida, akan terus diupayakan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas. Kebijakan tersebut di antaranya peningkatan dampak pencapaian MP3EI dengan menambah kesempatan kerja dan menurunkan angka pengangguran, dan penyiapan MP3KI dengan fokus jangka pendek rekonsolidasi program penangulanggan kemiskinan melaui RAN-PPK. Selain itu, perlu juga dilakukan pengendalikan inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin, pelaksanaan program Pro-Rakyat (Klaster 4 Program Penanggulangan Kemiskinan).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar